KMP – PALEMBANG – Menanggapi beredarnya pemberitaan terkait rencana pengadaan meja biliar di lingkungan DPRD Sumatera Selatan, Aktivis Pembaharuan Sumsel Rizky Ardiyansyah Sholeh meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memahami secara utuh fakta yang ada.
Menurut Rizky, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ketua Andie Dinialdie SE MM, rencana pengadaan tersebut masih sebatas wacana perencanaan dan bahkan telah ditegaskan bisa dibatalkan apabila dinilai tidak tepat atau menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Senin (9/3/2026).
“Dalam sistem pemerintahan, setiap program atau fasilitas yang masuk dalam perencanaan belum tentu langsung direalisasikan. Ada tahapan evaluasi, pembahasan, hingga penyesuaian dengan kondisi publik. Jadi kita harus melihat persoalan ini secara objektif,” ujar Rizky.
Ia juga mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi oleh narasi yang berpotensi memperkeruh suasana tanpa melihat klarifikasi dari pihak terkait, khususnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
“Jika memang rencana itu dianggap kurang prioritas, tentu bisa dibatalkan. Justru yang perlu kita dorong adalah pengawasan publik yang sehat, bukan membangun opini yang seolah-olah sudah terjadi pemborosan anggaran,” tambahnya.
Rizky menegaskan bahwa masyarakat Sumatera Selatan saat ini lebih membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil untuk fokus pada program pembangunan, kesejahteraan rakyat, serta peningkatan pelayanan publik.
“Sebagai masyarakat sipil, kita tetap mengawasi, tetapi juga harus adil dalam menilai. Jangan sampai isu yang belum tentu terjadi justru menutupi banyak program pembangunan yang sedang berjalan di Sumatera Selatan,” tutupnya.
